TKI 1

Dul, besok bangsamu ini harus menyadari apa bedanya Negara dan pemerintah. Selama ini yang terjadi tidak pernah ada kebijakan bagi petani, yang ada adalah kebijakan bagi pertaniain. Benih dan pupuknya sudah diatur sesuai permintaan pasar. Kaum tani sampai hari ini masih berhadapan dengan ancaman pemerintah. Tidak ada kedaulatan atas benih yang digunakan. Mereka tidak dilindungi oleh keputusan-keputusan Negara. 

Di dalam peta  kedaulatan institusi Negara, Rakyat adalah ikan-ikan teri yang harus terus-terusan menjadi santapan dalam kenduri para raksasa. Dul, Anak-anakmu yang di sekolahkan, telah masuk ke dalam perangkap auto machine – instrumen teknokratis yang diatur untuk membuat suasana pasar kondusif. Gurunya harus professional, yang punya beban kerja 24 jam. Ingat beban kerja, bukan mendidik. Ada pameo ‘Ganti Menteri ganti Kurikulum’, ini sebab setiap kebijakan adalah kebijakan departemental, keputusan pemerintah. Seharusnya, Kurikulum menjadi keputusan tingkat Negara. Sehingga kebijakan kurikulum berada di tangan kedaulatan rakyat dalam lembaga Negara. Dengan demikikian rezim pemerintah (presiden dan menteri-menterinya) yang bersifat outsourcing lima tahunan itu harus patuh kepada Keputusan Negara, tidak seenak-udelnya membuat keputusan-keputusan yang sama sekali baru. Ada tata krama yang mengatur hubungan pemerintah dengan Negara.

Selama ini banyak yang mengira Negara dan Pemerintah itu relatif sama. Padahal Negara dan Pemerintah secara definitif memiliki fungsi, tugas, hak, dan kewajiban yang berbeda. Pemerintah itu bukan Negara, dan Negara bukan dalam cengkraman pemerintahan. Kas Negara dan Kas Pemerintah harus dipisahkan. Sampai hari ini, karena tidak ada batas yang tegas antara Pemerintah dan Negara, Rakyat menjadi warga Negara kelas dua di rumahnya sendiri. Jadi Dul, semoga esok ketika matahari terbit, bangsamu punya kesadaran yang tegas mengenai Negara dan pemerintah. Sehingga kalau ada pertanyaaan “siapa TKI 1?” Jawabnya adalah “Presiden”. RI-1 adalah RAKYAT. 

*TKI = Tenaga Kerja Indonesia